Mendagri mengusulkan agar pembiayaan pemulihan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Tren positif pengendalian inflasi sepanjang 2025 tidak boleh membuat pemda lengah dalam memantau komoditas pangan yang selama ini berkontribusi terhadap inflasi.
Layanan jemput bola yang dilakukan petugas Dukcapil dinilai cepat, mudah, dan tanpa pungutan biaya, sehingga warga kembali memiliki dokumen kependudukan dalam waktu singkat.
Skema penghargaan dan insentif fiskal berpotensi memacu iklim kompetisi sehat antar pemda. Namun demikian, penilaian tidak boleh semata-mata berfokus pada tingkat serapan anggaran.
Langkah Mendagri mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah untuk mengejar target realisasi APBD merupakan strategi tepat dalam meningkatkan akuntabilitas vertikal pemda kepada pemerintah pusat, sekaligus akuntabilitas horizontal kepada publik.
