TULUNGAGUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung, Jawa Timur mengusulkan penundaan pelantikan, terhadap caleg terpilih Supriyono yang menjadi tersangka KPK, karena terjerat kasus korupsi senilai Rp4,88 miliar.

Sesuai aturan perundangan, KPU wajib mengusulkan penundaan untuk caleg yang terjerat kasus pidana tertentu, kata Ketua KPU Tulungagung Mustofa di Tulungagung, Minggu (11/8).

Ia mengatakan, dasar pengusulan penundaan atas caleg petahana Supriyono itu sudah sesuai Peraturan KPU (PKPU) nomor 5, tahun 2019, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Mustofa mengutip pasal 33 ayat 4 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang berbunyi, bahwa dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/ kota yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada gubernur melalui bupati / walikota, sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di pasal 33 disebutkan seperti itu, kami KPU memiliki kewajiban untuk mengusulkan penundaan pelantikan calon terpilih yang menjadi tersangka korupsi, kata Mustofa.