SURABAYA-Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) di Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, selain sepi peminat juga dinilai terlambat.

Lelang jabatan yang dilakukan Pemkot Surabaya sebenarnya sudah cukup terlambat. Apalagi ada beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) lain yang juga masih kosong. Bahkan kekosongan itu sudah terjadi di atas lima tahun, kata Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto melansir Antara, Minggu (19/08).

Menurut dia, sepinya peminat lelang jabatan diketahui bahwa mayoritas aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Surabaya itu tidak akan berani tunjuk jari agar dapat mengisi jabatan tertentu. Artinya, lanjut dia, di kalangan mayoritas ASN, akan sangat tabu jika nampak menginginkan suatu jabatan tertentu.

Apalagi, menurutnya, hak melakukan mutasi, rotasi, maupun promosi jabatan di Pemkot Surabaya adalah hak prerogatif wali kota, meski di sana sebenarnya juga harus diwarnai peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Kalau diamati selama ini, sebenarnya mutasi, rotasi, promosi jabatan di Pemkot Surabaya terkadang kebijakan sepihak wali kota, meski di sana masih diselimuti peran Baperjakat, ujarnya.