MALANG-Sebanyak 2.500 unit rumah bersubsidi di wilayah Jawa Timur yang dibangun sekitar 200 pengembang Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) terancam mangkrak.

Penyebabnya, karena tidak bisa direalisasikan kreditnya seiring habisnya kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Sebanyak 2.500 unit itu, berada Trenggalek, Kediri, Blitar, Kab. Malang, Jember, Lumajang, Probolinggo, Banyuwangi, Lamongan, dan beberapa daerah lain.

Sebenarnya ada skema KPR lain pengganti FLPP, yakni Bantuan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2PT), namun juga tidak bisa direalisasikan karena terkendala persyaratan administrasi, ujar Ketua DPD Apersi Jatim Makhrus Sholeh di Malang, Senin (02/09).

Dia menjelaskan, meski kuota KPR dengan skema BP2PT masih 6.000 unit rumah bersubsidi yang bisa direalisasikan KPR-nya lewat skema BP2PT. Namun, tidak bisa direalisasikan lantaran persyaratan tambahan, yakni adanya sertifikat laik fungsi (SLF).