SURABAYA-Pengusaha jasa transportasi penyeberangan (ferry) mengeluhkan banyaknya regulasi dan beban pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Akibatnya iklim usaha penyeberangan saat ini suram tidak kondusif.

Ada kebijakan Menteri Perhubungan untuk menggenjot PNBP, akibatnya banyak item pungutan PNBP bermunculan di pelabuhan. PNBP Kementerian Perhubungan naik pesat, tapi pengeluaran biaya-biaya pelabuhan kami menjadi meningkat, kata Pemilik operator pelayaran ferry PT Dharma Lautan Utama, Bambang Haryo Soekartono, di Surabaya, Rabu (02/10).

Sementara, sambung dia, kapal besar membutuhkan kru lebih banyak.

BBM dan biaya perawatannya juga lebih besar, biaya-biaya pelabuhannya juga lebih mahal. Pada sisi lain, penumpang hanya ramai saat peak hours atau waktu-waktu sibuk saja. Bahkan disparitasnya cukup tinggi, keluhnya.