Jakarta-Utang pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dipastikan masih aman.

Dalam hal utang, kita harus melihatnya secara objektif. Pembangunan infrastruktur yang agresif membutuhkan dana besar. Sementara penerimaan pemerintah belum mencukupi, sehingga alternatifnya adalah utang, kata Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Hendrawan Supratikno di Jakarta, Minggu (07/04).

Sepanjang pemanfaatannya produktif dan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, serta tidak membahayakan keberlangsungan pembangunan nasional, masih bisa dilakukan, imbuh anggota Komisi Keuangan DPR RI ini.

Pernyataan Hendrawan ini disampaikan menanggapi kritik sejumlah pihak yang menyoroti utang BUMN di era Jokowi-JK yang mengalami pembengkakan.

Banyak pihak mengkritik, selama kurun waktu 2014-2018, utang pemerintah pusat naik 69% menjadi Rp 4.416 triliun. Peningkatan itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55%.