BPJS Madiun Bidik UMKM

MADIUN-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Madiun memperluas kepesertaan dengan membidik sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah kerjanya.

"Wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan didominasi pelaku bisnis UMKM, terlebih Kota Madiun. Namun, meskipun banyak, para pemilik usahanya maupun pekerjanya belum terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Madiun, R Edy Suryono di Madiun, Jawa Timur, Jumat (23/08).

Untuk meningkatkan kepesertaan UMKM tersebut, kata Edy, pihaknya akan menggandeng pemerintah daerah di wilayah kerjanya.

Dia bersyukur para kepala daerah di wilayah kerjanya sangat mendukung jaminan sosial ketenagakerjaan yang wajib diterapkan sesuai peraturan.

"Memang harus pelan-pelan. Selain itu juga dibutuhkan pendekatan yang persuasif. Beruntung lima bupati dan satu wali kota di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Madiun sangat mendukung jaminan sosial, apalagi setelah ada edaran dari Gubernur Khofifah," beber Edy.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Suyoto mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun sangat mendukung adanya jaminan sosial bagi pekerja bukan upah, UMKM, ataupun informal.

Bahkan, Pemkot Madiun memiliki program akan melindungi para tenaga kerja sektor informal atau bukan penerima (BPU) di wilayahnya dengan mengikutsertakan program jaminan sosial ketenagakerjaan guna mengurangi terjadinya risiko kerja.

"Jadi nanti pada tahun 2020, Pemkot Madiun akan memberikan bantuan iuran kepada tenaga kerja informal untuk diikutkan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS Katenagakerjaan," kata Suyoto.

Guna mewujudkan program tersebut, pihak Disnaker juga telah melakukan sosialisasi program jaminan keselamatan kerja bagi tenaga kerja informal ke seluruh lurah dan camat di Kota Madiun.

Setelah itu, para lurah akan melakukan pendataan tentang jumlah tenaga kerja informal yang ada di masing-masing kelurahan. (Ant)