Bupati Badrut Ambil Jatah dari Pembelian Tembakau Petani?

PAMEKASAN-Beredar kabar Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menarik fee sebesar Rp15 ribu pada setiap pembelian tembakau 1 kilogram tembakau di tengah anjloknya harga. 

Kabar tersebut semakin mencuat saat pengunjuk rasa di kantor DPRD dan Pemkab Pamekasan beberapa waktu lalu yang menyebut adanya dugaan Pemkab dan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengambil jatah uang sebesar Rp15 ribu dalam setiap pembelian tembakau. 

Atas beredarnya isu tersebut, Ketua DPRD sementara Kabupaten Pamekasan, Halili Yasin menegaskan bahwa Pemkab dan Bupati Pamekasan tidak mengambil jatah sepersenpun terkait pembelian tembakau itu.

"Itu tidak benar dan itu merupakan isu politik yang sengaja diciptakan oleh oknum masyarakat," beber Halili, Rabu (19/09).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pamekasan menjelaskan hasil inspeksi, mendadak (sidak) ke perwakilan perusahaan rokok Gudang Garam di Pamekasan.

Sidak tersebut dilakukan bersama sejumlah anggota DPRD Pamekasan lainnya, atas permintaan pengunjuk rasa yang mengatas namakan diri Masyarakat Pembela Tembakau.

Isu fee pembelian tembakau, sambung dia, bukan hanya terjadi kali ini saja, akan tetapi sudah berlangsung sejak lama, yakni saat Bupati Pamekasan dijabat oleh Kholilurrahman hingga bupati penggantinya, yakni Achmad Syafii.

Isu ini sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan selalu menjadi alat politik untuk mengganggu stabilitas politik lokal di Pamekasan.

"Kalau Pemkab Pamekasan menerima fee terkait pembelian tembakau ini, seharusnya kami di DPRD Pamekasan juga dapat. Karena yang menarik fee itu adalah pemkab," ujar Halili mengutip Antara.

Sebelumnya, pemerhati tembakau wilayah Pamekasan, Aziz mengatakan pabrikan membeli tembakau di bawah harga yang ditentukan.

"Pemerintah daerah memberikan harga BEP Rp42 ribu sekian, tetapi di dilapangan ternyata pembelian dibawah itu. Harga yang dimainkan pabrikan Rp35 ribu ke bawah," bebernya kepada jatimpos.id.

"Sepertinya Bupati tak kuasa menekan pabrikan. Saya sudah tiga kali demo, bahkan hari ini demo masih terjadi. Namun tak digubris" imbuh Aziz.

Terpisah, Afif Tijani petani Desa Lemper, Kecamatan Pademawu menyampaikan hal senada bahwa petani tembakau sedang gelisah, karena rata-rata pembeli (tengkulak) yang sebelumnya datang ke ladang tembakau untuk memberli, kini tak kunjung datang.  

"Ya, petani tembakau di sini mengeluh tembakaunya tidak laku. Awalnya mereka (pembeli) datang ke sawah-sawah untuk transaksi harga. Namun mereka tak muncul lagi. Akhirnya banyak tembakau disini tak dipanen, terbengkalai," kata Afif.

"Kalau bupati tak mampu urus petani dan birokrasi, baiknya mundur, kembali urus pesantren saja," tutup Afif kesal.