Bupati Badrut Bisa Tiru Temanggung Bela Petani Tembakau
Petani panen tembakau (flickr).
JAKARTA-Legislator Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Ali Masykur mengatakan Bupati Pamekasan bisa belajar dari kabupaten lain untuk mengintervensi harga tembakau yang saat ini harganya dikeluhkan petani setempat.
BACA JUGA: Bupati Badrut Ambil Jatah dari Pembelian Tembakau Petani?
"Apa yang tidak bisa di intervensi Bupati? kalau Bupati punya itikad Baik kepada rakyat Pamekasan. Soal harga tembakau Bupati bisa buat tim khusus atau satgas atau apalah namanya,untuk mengawal selama proses sortir tembakau di gudang," jelasnya dihubungi jatimpos.id, Kamis (19/09).
Buktinya, sambung dia, Bupati Temanggung sukses membuat tim satgas itu.
"Seharusnya Bupati hadir membawa solusi, bukan obral janji, apalagi menyebut pendemo bayaran," tegasnya.
Intervensi berikutnya, sambung dia, bupati bersama DPRD memperjuangkan Perda Termbakau.
"Jadi yang melarang tembakau Jawa masuk Madura adalah Perda Jawa Timur, tidak lagi perda ditingkat Kabupaten. Termasuk mengadvokasi petani, misalnya kalau belajar dari Kabupaten Bantul Jogja dimana petani yang tidak mampu di sana dibelikan pupuk. Nah setelah musim petani baru bayar, di Pamekasan tidak ada langkah-langkah kesana," terangnya.
Selanjutnya, sambung dia, menekan pengusaha tembakau untuk membeli secara fair dan terbuka dengan diawasi satgas bentukan Pemda dan Bupati Pamekasan.
"Di Pamekasan saya tidak melihat satgas tembakau atau semacamnya," katanya.
Terpisah, Ketua Paguyuban Petani dan Bandul Tembakau Madura (PPBTM), Muhammad Munir menanggapi dugaan miring terhadap Bupati Pamekasan soal fee Rp15 dari pembelian tembakau 1 Kg.
"Saya menduga ada permainan gelap dengan pengusaha tembakau dengan mengambil keuntungan Rp15 ribu hingga Rp20 ribu. Ini berdasarkan isu yang beredar di tengah masyarakat ya," ucapnya.
Menurutnya, petani tembakau Pamekasan ikut mengawal dinamika 'pertembakauan' saat ini.
"Masyarakat ikut mengawal kondisi perkembangan tataniaga di musim ini, karena pihak pabrikan tidak akan melakukan pembelian tampa ada kordinasi dengan bupati terlebih dahulu," tutup Munir.