Bupati Pamekasan Disebut Tak Berdaya Tekan 'Bos-Bos' Tembakau

Bupati Pamekasan Disebut Tak Berdaya Tekan 'Bos-Bos' Tembakau Petani tembakau (flickr.com)

PAMEKASAN-Bupati Pemekasan, Jawa Timur, Badrut Tamam dinilai belum melakukan langkah positif untuk membela para petani tembakau setempat. Pasalnya harga tembakau masih anjlok di bawah Break Event Point (BEP).

"Bupati Badrut tidak pernah melakukan intervensi dan terkesan melakukan pembiaran. Mestinya bupati mengambil langkah tegas untuk memanggil dan menekan pabrikan agar melakukan pembelian sesuai BEP yang ditentukan Pemda Pamekasan," kata Aziz, pemerhati tembakau wilayah Pamekasan, Madura, Jawa Timur, kepada jatimpos.id, Rabu (18/09).

"Sepertinya Bupati tak kuasa menekan pabrikan. Saya sudah tiga kali demo, bahkan hari ini demo masih terjadi. Namun tak digubris" imbuh Aziz.
BACA JUGA:
Bupati Badrut Beber Potensi Luar Biasa Pamekasan
Abaikan Jeritan Petani Tembakau, Bupati Pamekasan Layani Siapa?
Harga Tembakau Hancur, Bupati Pamekasan Diminta Mundur

Biasanya, sambung Aziz, Bupati Pamekasan sebelumnya melakukan pertemuan dengan semua stakeholder menjelang panen raya tembakau tiba.

"Baik dari perwakilan petani, bandol, pabrikan, LSM, tokoh masyrakat hingga DPR. Akan tetapi bupati sekarang Badrut Tamam tidak pernah melakukan itu," ungkap Azis.

Saat ini, lanjut Aziz, perwakilan pabrikan membeli tembakau di bawah harga yang ditentukan.

"Pemerintah daerah memberikan harga BEP Rp42 ribu sekian, tetapi di dilapangan ternyata pembelian dibawah itu. Harga yang dimainkan pabrikan Rp35 ribu ke bawah," beber Aziz.

Terpisah, Afif Tijani petani Desa Lemper, Kecamatan Pademawu menyampaikan hal senada bahwa petani tembakau sedang gelisah, karena rata-rata pembeli (tengkulak) yang sebelumnya datang ke ladang tembakau untuk memberli, kini tak kunjung datang.  

"Ya, petani tembakau di sini mengeluh tembakaunya tidak laku. Awalnya mereka (pembeli) datang ke sawah-sawah untuk transaksi harga. Namun mereka tak muncul lagi. Akhirnya banyak tembakau disini tak dipanen, terbengkalai," kata Afif.

"Kalau bupati tak mampu urus petani dan birokrasi, baiknya mundur, kembali urus pesantren saja," ibuh Afif kesal.   

Sebagai informasi, di Kabupaten Pamekasan sekitar 75 persen lebih penduduknya berprofesi sebagai petani. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki cadangan ekonomi lain dengan mengandalkan hasil pertanian, khususnya tembakau.