Harusnya Tak Ada Aktivitas Pertambangan di Jember
Bupati Jember Faida saat temui massa yang menolak tambang emas/Foto: Jemberkabgo.id.
Jember - Polemik izin tambang emas di Jember, Jawa Timur mendapat sorotan dari berbagai pihak, tak terkecuali dari Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi.
Di menilai seharusnya tidak ada pertambangan emas di wilayah Jember bila Gubernur Jawa Timur konsisten dengan aturan yang ada.
"Seharusnya tak ada pertambangan di Jember. Saat pembahasan (Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW) dulu, sudah jelas bahwa Jember diarahkan ke pertanian, perikanan, dan perkebunan," katanya Jumat (14/12).
Dia menambahkan, persoalan tambang emas di Jember akan selesai bila Bupati Jember Faida, DPRD dan gubernur duduk bersama membahas hal itu.
"Permasalahannya ada di gubernur, ngapain ke Jakarta," terangnya dilansir beritajatim.com.
Apalagi, lanjut dia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) Ignasius Jonan ketika bertemu Bupati Jember menyampaikan bahwa yang bisa membatalkan penambangan emas di Jember adalah gubernur.
Sebelumnya, ribuan warga Jember menggeruduk gedung DPRD setempat untuk menolak izin penambangan emas yang dikeluarkan Kementerian ESDM di Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur.
Ribuan orang yang berkumpul itu merupakan gabungan warga berasal dari Desa Karangharjo, Pace, Mulyorejo, dan Sidomulyo.
Dalam aksinya mereka membawa poster bertuliskan "Desa Pace adalah Desa Pertanian bukan Pertambangan", "Tolak Tambang Harga Mati", dan ragam tulisan lainnya untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Sejumlah perwakilan demonstran kemudian melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Jember. "Saya ingin tahu partai apa yang mendukung izin tambang sehingga gubernur bisa merekomendasi," kata salah satu perwakilan di lokasi, Senin (10/12).
Usai menyuarakan aspirasinya ke DPRD Jember, mereka kemudian berjalan kaki menuju alun-alun dengan mengajak Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi dan beberapa anggota Dewan bersama Kepala Kepolisian Resor AKBP Kusworo Wibowo untuk berjalan bersama-sama.