Kemacetan di Surabaya Sudah Terurai Tanpa Ganjil Genap
Suasana lalin di kawasan Gubeng, Surabaya pagi ini, Senin (04/12)/dishubsurabaya instagram.
Surabaya-Dishub Pemprov Jatim disarankan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum melemparkan wacana ke publik soal penerapan ganjil-genap di Surabaya, sehingga tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, Vinsensius Awey menanggapi menguatnya wacana penerapan ganjil-genap di Surabaya seiring digelarnya workshop oleh Dishub Jatim bekerja sama Masyarakat Transportasi Indonesia di Surabaya pada Senin (3/12) kemarin.
"Tanpa ada penerapan genap ganjil kemacetan di Surabaya telah terurai," kata anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Vinsensius Awey di Surabaya, Selasa (04/11).
Caleg DPR RI dari Partai NasDem ini kemudian membandingkan kondisi Surabaya dengan Jakarta yang saat ini sudah menerapkan sistem ganjil-genap.
Jakarta, lanjut dia, telah memiliki moda transportasi perkotaan, sedangkan Surabaya belum sehingga disarankan sebaiknya menunggu keberadaan moda transportasi publik seperti trem atau LRT.
"Bagaimana menerapkan sistem genap ganjil kalau keberadaan 'mass transportation' atau moda transportasi publik di Surabaya sendiri belum tersedia sampai hari ini," ungkapnya.
Menurut dia, moda transportasi jenis Trem di Surabaya untuk jalur utara-selatan dan LRT (Light Rapid Transit) jalur barat-timur yang direncanakan Pemkot Surabaya beberapa tahun lalu hingga kini belum terwujud.
"Sedangkan transportasi publik Bus Suroboyo saat ini juga belum optimal," ujarnya.
Hal ini, lanjut dia, berbeda kalau urban transportation itu telah tersedia sebagai transportasi perkotaan untuk mengkondisikan warga perkotaan lebih menggunakan "mass transportation" itu sebagai transportasi sehari-hari.
Maka sudah sepantasnya, kata Awey, diberlakukannya "Traffic Demand Manajemen" dan penggunaan jalur jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) dan pemberlakuan sistem genap ganjil.
"Kalau sistem genap ganjil diberlakukan sebelum solusi transportasi perkotaan dihadirkan, maka itu sama saja melarang warga perkotaan untuk menggunakan kendaraan pribadi," pungkasnya. (Ant)