Keseriusan Pemprov Tangani Kekeringan Dipertanyakan

SURABAYA-Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto mempertanyakan keseriusan Pemprov Jatim dalam menangani bencana kekeringan yang semakin ekstrem.

“Tiap tahun diulang-ulang. Mereka punya niat tidak? Karena ini urusan sosial. Kita juga sudah sepakat bahwa persoalan-persoalan alam itu diprioritaskan. Ini menjadi tidak elok kalau setiap tahun kita kebingungan mengalami kekeringan dan kebanjiran. Tapi, kepedulian dan keprioritasan itu tidak pernah dilihat,” ujar Agus di DPRD Jatim, Surabaya, Selasa (23/07).

Harusnya, Sambung Agus, kabupaten/kota punya langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang. “Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim harusnya didukung oleh OPD dan tingkat II. Semua komponen harus mendukung seperti membuat rancangan jangka pendek, menengah dan panjangnya,” katanya.

Agus menjelaskan, penanganan jangka melalui pemetaan daerah-daerah yang selama ini terjadi bencana sehingga menjadi prioritas dalam penanganannya.

Misalnya, melalui pembenahanan dengan menghijaukan wilayah hutan.

“BPBD Jatim maupun kabupaten dan Biro Sumber Daya Alam kan sudah punya peta, dimana wilayah-wilayah waktu hujan kebanjiran dan kering kekeringan, itulah sasaran penghijauan,” jelasnya.

Solusi lainnya, sambung Agus, perusahaan di wilayah kekeringan bisa mengeluarkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Pemerintah harus hadir dan mengarahkan CSR perusahaan ke sana dan menjadikan skala prioritas,” pungkasnya.

Diketahui, musim kemarau 2019 mengakibatkan 14 kabupaten di Jatim mulai mengalami kekeringan. Dari 14 kabupaten yang mengalami krisis air, empat daerah telah mendapat sokongan bantuan dari Pemprov Jatim. Yakni Pacitan, Ponorogo, Banyuwangi dan Bondowoso. (Kominfo)