Ortu Siswa di Madiun Protes Sistem Zonasi PPDB
Wali Kota Madiun, Maidi, saat berkunjung ke sekolah (Foto: pemkotmadiun instagram).
MADIUN-Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kota Madiun, Eddie Sanyoto mengaku prihatin terhadap polemik Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi siswa jenjang SMA/SMK.
Apalagi, menjelang penutupan pendaftaran ada dua sekolah dari enam SMA negeri di Kota Madiun yang pagunya belum terpenuhi.
Sementara empat SMA negeri jumlah pendaftar justru membludak.
"Kami prihatin dengan polemik PPDB siswa jenjang SMA/SMK. Ini sudah kami prediksi sejak awal. Harapan kami pemerintah daerah bisa turun tangan, agar ada komunikasi dengan Pemprov Jatim untuk mengatasi masalah ini," kata Eddie kepada wartawan, Rabu (19/06).
Diketahui, sejumlah orang tua siswa di Kota Madiun mengeluhkan proses penerimaan dengan sistem zonasi, dan membuat mereka bingung mencari sekolah yang tepat untuk anaknya.
Sejumlah orang tua siswa juga sempat mendatangi kantor Cabang Dinas Pendidikan Jatim wilayah Madiun untuk melakukan protes pelaksanaan sistem tersebut.
"Ini membingungkan. Anak saya mendaftar di SMAN 2 Kota Madiun karena dari segi jarak dan sistem bisa diterima. Ternyata, anak saya mendapatkan pemberitahuan 'anda belum diterima', padahal ada teman yang jarak rumahnya lebih jauh dan NUN-nya lebih rendah malah diterima," ujar orang tua siswa asal Madiun, Vio Folrentina.
Atas kondisi tersebut, orang tua siswa menganggap sistem zonasi merugikan calon peserta didik, terutama bagi anak yang memiliki nilai ujian nasional (UN) tinggi. Untuk itu, orang tua (ortu) siswa menginginkan seleksi PPDB kembali didasari dari nilai UN.
"Keadaan ini membuat kami para orang tua dan siswanya resah. Anak saya ikut bingung, takut tidak mendapat sekolah," katanya.
Menurut dia, sistem zonasi membuat anak kehilangan haknya untuk memilih sekolah sesuai dengan bakat atau kompetensinya. Ini karena dalam aturan PPDB, sangat dibatasi jarak atau zona tempat tinggal calon peserta dengan sekolah. (Ant)