Pakde Karwo Pamitan, Minta Maaf ke Warga Jatim
Gubernur Jatim, Soekarwo bersama Gubernur Jatim terpilih Khofifah/Foto: Instagram.
Surabaya-Jabatan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf resmi berakhir 12 Februari tahun ini. Keduanya mulai pamitan ke masyarakat setempat melalui baliho yang dipasang di seluruh kabupaten/kota se-Jatim.
Baliho raksasa berukuran 8x16 meter itu terpasang di seluruh alun-alun pemerintah kabupaten/kota, serta di sejumlah titik perbatasan.
"Ini cara Pak Gubernur dan Pak Wagub menyampaikan permohonan maaf dan undur diri dari jabatannya," ujar Kabiro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Aris Agung Paewai kepada wartawan, di Surabaya, Sabtu (13/01/2019).
Baliho tersebut bertuliskan, "Kami Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tanggal 12 Februari 2019 akan berakhir masa jabatan 2 (dua) periode mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat Jawa Timur atas partisipasi, kebersamaan serta dukungannya dalam membangun dan berkarya untuk Jawa Timur lebih makmur dan sejahtera".
Gubernur, kata dia, pada setiap kegiatan juga selalu menyempatkan bertitip pesan agar semua pihak bersatu membangun kebersamaan, seperti yang selama ini dilakukan demi kemajuan Jawa Timur.
"Kalau ada yang salah dalam tindakan beliau, baik disengaja atau pun tidak, kami mohon dimaafkan," ucapnya.
Gubernur Jatim atau yang akrab disapa Pakde Karwo pada pekan lalu telah melakukan silaturahmi dengan seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Jatim mulai dari pejabat, staf hingga pegawai tidak tetap (PTT).
Gubernur Jatim itu menyampaikan rasa syukur menjadi gubernur di daerah dan waktu yang tepat, yakni di Jatim merupakan provinsi dengan dinamika sangat luar bisa.
"Saya 10 tahun bersama Pak Wagub berjuang dari bawah. Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf. Ibaratnya, lebih baik kasarnya janggut daripada lunyu-nya lumut. Lumut itu meleseti, janggut itu kasar tapi ngangeni," kata Pakde Karwo.
Dia juga berharap gubernur selanjutnya dapat terus meningkatkan pembangunan inklusif di bidang kemiskinan, sehingga mampu mengurangi angka disparitas dan terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta mengurangi pengangguran.