Pembahasan RAPBD Pamekasan Ditunda, Bukan Diboikot

Pamekasan - Wakil Ketua DPRD Pamekasan, M Suli Faris membantah boikot pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (RAPBD) 2019, seperti informasi yang beredar di masyarakat dan media sosial (medsos).

"Tidak benar DPRD Pamekasan memboikot pembahasan RAPBD 2019 itu," kata Suli, di Pamekasan, Jumat (09/11).

Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan itu menjelaskan, DPRD justru telah mengkoordinasikan program prioritas yang dicanangkan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Wakilnya Raja'e pada Rancangan APBD 2019.

Menurutnya, pembahasan RAPBD 2019 itu telah digelar Kamis (8/11) bersama perwakilan tim anggaran dari pihak eksekutif.

Hanya saja, ujar dia, pada rapat finalisasi rancangan APBD itu memang belum bisa selesai karena ada beberapa tambahan usulan bupati yang perlu dijelaskan lebih detail lagi.

Menurut Suli, semua program harus dijelaskan secara detail, baik input, output maupun outcome-nya, sehingga pihaknya perlu melakukan pertemuan lanjutan.

Banggar DPRD Pamekasan, kata dia, perlu mengetahui secara langsung dasar pemikiran atau yang melatar belakangi program tersebut.

"Misalnya, anggarannya berapa, kenapa anggarannya segini, sasarannya seperti apa, bentuk kegiatannya seperti apa, dampak dan manfaat kegiatan itu apa. Ini kami kira penting untuk dijelaskan secara rinci. Sebab, prinsip dari anggaran adalah berbasis kinerja," kata Suli Faris.

"Jadi, sekali lagi, tidak ada boikot dalam pembahasan anggaran tahun 2019. Kami hanya menunda saja, karena meminta penjelasan lebih rinci," pungkasnya.