Pembangunan Sekolah di Surabaya Belum Merata

SURABAYA-Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pahlawan, Jawa Timur, dinilai masih belum merata sehingga tidak sesuai dengan semangat dari Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi.

"Masyarakat masih trauma dengan kisruh yang terjadi saat PPDB 2019, khususunya pada jenjang SMP," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni di Surabaya, Jumat (20/09).

Masyarakat Kota Pahlawan Surabaya, kata dia, meminta PPDB berbasis zonasi dibenahi jauh-jauh hari sebelum PPDB tahun berikutnya digelar agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Menurut Arif, keluhan tersebut menunjukkan infrastruktur pendidikan seperti sekolah tidak menyebar secara merata di setiap wilayah di Kota Surabaya. 

"Kasihan mereka yang dari sisi nilai mencukupi tapi tidak masuk zonasi, jadinya tidak bisa mendaftar, ini harus ada jalan keluar," katanya.

Politikus Golkar ini mengaku mendapat masukan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) di Surabaya bahwa banyak sekali keluhan mengenai PPDB.

"Seperti di Medokan Ayu, Runglut misalnya, sampai sekarang tidak ada sekolah Negeri. Kalaupun ada cukup jauh dan tidak masuk zonasi," kata Toni sapaan akrabnya.

Toni berharap, Pemkot Surabaya segera memberi solusi dengan membangun sejumlah sekolah negeri yang bisa menjangkau sistem PPDB. Hal itu juga, lanjut dia, sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan di Surabaya.

Senada disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Minun Latif, bahwa di Surabaya bagian barat juga minim sekolah negeri khususnya SMP. Bahkan di Kecamatan Pakal sampai saat ini hanya ada satu yakni SMP Negeri 14.

"Harusnya Pemkot Surabaya membangun sekolah-sekolah baru di wilayah itu," bebernya.

Pemkot Surabaya, jelasa Latif, pernah akan membangun SMA Negeri di wilayah Pakal, namun karena pengelolaan SMA ditangani Pemprov Jatim, maka rencana tersebut dibatalkan.

"Ini kan bisa dialih fungsi untuk pembangunan SMP Negeri baru," tutupnya. (Ant)