Pemkot Surabaya Siapkan Perwali Kategori Penduduk Miskin

SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan peraturan wali kota yang akan mengatur kategori penduduk miskin. Kategori tersebut nanti menentukan mana saja yang nantinya bisa diakomodir dalam APBD Surabaya.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi, di Surabaya, Minggu mengatakan rencana pembentukan Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) ini akan dikaji bersama sejumlah ahli dari kalangan akademisi, maupun dari para praktisi. 

"Mungkin akhir bulan ini selesai. Perwali ini juga nantinya akan bergerak dinamis setiap bulan menyesuaikan kondisi penduduk miskin di Surabaya," katanya.

Menurut dia, pembatasan dalam Perwali Surabaya ini nanti penting agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya bisa mengakomodir kebutuhan dasar penduduk miskin di Surabaya tepat sasaran. Untuk itu, kata dia, data penduduk miskin di Kota Surabaya nantinya berdasarkan data yang diperoleh dari pihak kelurahan dan kecamatan disamping juga data dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Eri menilai jika data dari pemerintah pusat kurang detail sehingga perlu diverifikasi lagi oleh pemerintah lokal. Eri menyebut penduduk miskin di Surabaya sampai saat ini sekitar 800-an kepala keluarga. "Mereka itu mendapatkan bantuan dari pemerintah kota mulai permakanan, pendidikan, tempat tinggal sampai kesehatan," katanya.

Hanya saja, lanjut dia, yang menjadi masalah adalah keberadaan penduduk miskin yang datang dari luar kota. "Kalau keberadaan mereka tetap kita yang menanggung (APBD), maka persediaan kita harus ditambah. Kalau begini terus tentunya ya tidak cukup," katanya.

Eri menambahkan kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemkot maupun DPRD Surabaya.

"Kita sepakati dulu mulai tahun berapa mereka yang pindah ke Surabaya bisa dicover. Kalau tidak begitu jumlahnya akan terus bertambah. APBD Surabaya untuk masyarakat Surabaya," katanya.

Eri juga menjelaskan bisa jadi warga Surabaya yang semula kondisi ekonominya mampu kemudian mendadak jatuh miskin, maka bisa mendapatkan bantuan kesehatan dari Pemkot Surabaya.

"Kalau ada orang yang mampu kemudian jatuh miskin karena sakit bisa dibantu oleh pemkot. Tapi berdasarkan verifikasi dari camat sebagai warga miskin," ujarnya. (Ant)