Petani Tembakau Selalu Dirugikan, Pemrov Harus Turun Tangan
SURABAYA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim didesak membuat regulasi yang jelas bagi petani tembakau di beberapa wilayah Madura menyusul anjloknya harga tembakau di wilayah itu.
"Petani tembakau di Sumenep dan beberapa wilayah Madura selalu mempunyai masalah yang tidak pernah selesai, karena tidak adanya regulasi soal harga, sehingga selalu dirugikan," kata Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan, Senin (09/09).
Samukrah menilai kontribusi tembakau dari wilayah Madura ke Jatim cukup besar, sekitar 55 persen, namun petani selalu dirugikan mengenai harga.
"Yang kami inginkan adalah pembelian dengan harga tinggi di saat hasil bagus pada musim panen berlangsung, dan tidak menunggu terlalu lama karena akan menurunkan kualitas dan harga," ucapnya.
BACA JUGA:
Abaikan Jeritan Petani Tembakau, Bupati Pamekasan Layani Siapa?
Pemkab Pamekasan Dinilai Tak Serius Urus Petani Tembakau
17 Ribu Ton, Target Pabrikan Beli Tembakau Madura
Dia menekankan perlunya regulasi yang jelas di tingkat provinsi agar harga tembakau tidak dipermainkan oleh perusahaan.
"Lagi-lagi petani dirugikan dengan hasil panennya," katanya mengutip Antara.
Sebagai informasi, aksi demonstrasi menuntut kenaikan harga tembakau kembali terjadi, Senin (09/09), di rumah Bupati Pamekasan Badrut Tamam.
Massa Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Peduli Petani Tembakau tersebut menagih janji pasangan Berbaur saat Pilkada 2018 lalu.
Mereka juga menilai, Perda Nomor 4 Tahun 2015 sama sekali tidak berpihak terhadap petani.