Polda Jatim Gandeng BPN Sikat Mafia Tanah
Ilustrasi mafia tanah, (Foto: Medium.com).
Surabaya - Untuk menangani maraknya kasus tanah di wilayah Jawa Timur, Polda Jatim menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk memberantas mafia tanah melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), di Surabaya, Selasa (23/10).
Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan, usai penandatanganan MoU mengatakan adanya kerja sama ini membuat pihaknya lebih mudah dalam menyelesaikan penanganan kasus tanah di Jatim.
"Di Jatim kasus tanah cukup rumit dan banyak, mafia tanah juga banyak. Dengan adanya kerja sama dengan BPN ini ke depan jajaran polres bisa menyelesaikan masalah-masalah tanah yang ada di Jatim," kata Luki.
Luki menegaskan, penanganan masalah tanah menjadi prioritas bagi Polda Jatim karena menjadi perhatian dan program dari Presiden Joko Widodo.
"Kasus paling banyak dobel sertifikat. Ini masih dipilah-pilah antara BPN dengan penyidik Polda Jatim. Nanti kami melakukan evaluasi. Insya Allah dengan MoU ini kita lebih mudah lagi untuk penyelesaian kasus ke depan," ujarnya pula.
Pada kesempatan yang sama Kepala Kanwil BPN Jatim Herry Santoso menyatakan, setelah penandatanganan ini BPN dan polda akan menindak siapa saja yang selama ini mempermainkan kasus tanah di Jatim.
"Kami akan klasifikasikan bersama Polda, mana yang masuk klasifikasi mafia, artinya bukan pemiliknya tidak menguasai fisik tapi menganggap itu tanahnya, menggunakan peran orang lain dan data yang tidak valid. Kami dan polda menindaklanjuti setelah ada petunjuk teknis," ujarnya.
Menurut Herry, kasus tanah di Jatim didominasi kasus yang mengatasnamakan perusahaan, individu atau tidak memiliki berkas asli tapi mengaku-ngaku. (Ant)