Pro Kontra Pembentukan BUMD Pangan Gubernur Khofifah
Khofifah saat menandatangani kesepakatan penerapan sistem pajak online/Instagram khofifah_ip.
SURABAYA-Rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan oleh Gubernur Jawa Timur disambut positif anggota Komisi B DPRD Jatim Noer Soetjipto.
"Kalau tujuan pembentukan BUMD itu baik, yaitu memberikan kesejahteraan bagi petani, kami setuju sekali pembentukannya,” kata Noer di gedung DPRD Jatim, Senin (20/05).
Dengan BUMD Pangan, sambung dia, pemerintah diharapkan bisa melakukan intervensi harga terhadap komoditi pangan bagi para petani saat terjadi kelebihan pasokan.
"Perlu ada intervensi dari pemerintah dalam memberikan kesejahteraan dan penentuan harga standar bahan pokok. Kami berharap BUMD Pangan yang melakukan kontrol itu,” jelasnya.
Pendapat berbeda diungkap anggota Komisi B DPRD Jatim, Afwan Maksum. Afwan meminta kepada Pemerintah Provinsi Jatim mengoptimalkan resi gudang daripada membentuk BUMD Pangan.
Perda Resi Gudang, sambung dia, sudah jelas. "Dan di sini resi gudang sangat dibutuhkan untuk menampung produk pertanian yang berlimpah, sehingga harga di masyarakat tetap stabil," ungkapnya.
Afwan menilai, keberadaan BUMD Pangan tak akan efektif karena membutuhkan waktu lama dalam pembentukannya, selain menelan dana APBD Jatim yang tak sedikit.