Proyek Tol Probolinggo-Lumajang Segera Terealisasi
Foto Ilustrasi (Pixabay).
LUMAJANG-Proyek pembangunan infrastruktur jalan Tol Probolinggo-Lumajang segera terealisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Hal itu diungkapkan Bupati Lumajang, Jawa Timur, Thoriqul Haq.
"Perpres 80 Tahun 2019 itu menyelesaikan persoalan akses utama menuju Lumajang dengan dua program sekaligus, yakni pelebaran jalan nasional Probolinggo-Lumajang dan pembangunan jalan Tol Probolinggo-Lumajang," ujar Cak Thoriq sapaan akrab Bupati Lumajang via akun media sosial facebook Thoriqul Haq terpantau Kamis (12/12).
Pembangunan Tol Probolinggo-Lumajang, sambung dia, merupakan salah satu dari 20 program janji nyata Bupati Lumajang dan Wakil Bupati Lumajang periode 2018-2023.
"Kami melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat dengan didukung oleh Pemprov Jatim untuk pembangunan jalan Tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi di Kabupaten Lumajang," unkapnya.
Dalam Perpres itu, jelas orang nomor satu di Lumajang ini, juga menyebutkan pelebaran jalan nasional Probolinggo-Lumajang akan menggunakan dana APBN sebesar Rp454 miliar, sehingga ada percepatan dalam mengatasi persoalan kemacetan yang sering terjadi.
"Artinya, bila program itu on progress pelaksanaan pembangunannya di tahun 2020, maka tahun 2021 jalan nasional Probolinggo-Lumajang akan lebih lebar dari yang ada sekarang," urainya.
Politikus PKB ini mengatakan, pembangunan Tol Probolinggo-Lumajang dalam lampiran Perpres itu menyebutkan nilai investasinya sekitar Rp4,7 triliun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Konsep KPBU memungkinkan pihak swasta untuk terlibat secara aktif.
"Di samping itu juga, pembangunan jalan tol tidak bergantung terhadap APBN dan bisa menjadi kesepakatan konsorsium bagi pihak swasta dalam pengelolaan permodalan pembangunan jalan tol," terangnya.
Dia berharap apabila tahun 2020 bisa dimulai langkah teknis secara detail terkait trase jalur, exit tol, area lahan yang digunakan, maka pada tahun 2021 sudah bisa dimulai untuk perencanaan lahan sekaligus pembebasan lahan, sehingga berikutnya konsolidasi konstruksi bisa diharapkan pada tahun 2022 hingga 2023.
"Saya optimistis bila menuju Lumajang mendapatkan kemudahan akses, maka potensi keunggulan Lumajang dari semua sektor bisa mengalami percepatan pertumbuhan," ujarnya.
Kemudahan akses jalan itu, kata dia, akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seperti sektor pariwisata, pertanian akan menemukan akses pasar dengan kemudahan akses transportasi, UMKM akan memiliki daya beli dengan semakin banyaknya orang yang berkunjung ke Lumajang, sektor industri olahan juga memiliki harapan karena UMK Lumajang masih terjangkau.
"Target utamanya adalah pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan masyarakat Lumajang semakin sejahtera," katanya.
Meski demikian, Cak Thoriq mengatakan persoalan Lumajang tentu tidak tuntas sampai disitu karena masih banyak yang harus diselesaikan di antaranya jaminan pelayanan pemerintah terhadap kemudahan investasi, SDM masyarakat Lumajang yang harus siap dengan percepatan perubahan, standar pelayanan terhadap jasa publik, stabilitas politik yang harus tetap terjaga, keamanan dan kenyamanan hadir di Lumajang yang harus terjamin, sektor swasta yang juga harus tumbuh, pola pikir masyarakat yang progresif konstruktif.
"Untuk itu, semua perlu kebersamaan. Optimisme bersama, kerja keras bersama, semangat bersama, bergerak melakukan perubahan bersama, sehingga mudah-mudahan bisa terkabul," tutupnya. (Ant)