Ribuan Guru Honorer Nganjuk Surati Jokowi
NGANJUK-Ribuan guru honorer asal Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (30/09), lantaran tidak kunjung diangkat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).
Sebanyak 1.178 guru tidak tetap (GGT) dan pegawai tidak tetap (PTT) itu meminta Presiden Jokowi memberi perlindungan hukum serta kejelasan nasib.
"Seharusnya mereka sudah layak diangkat PNS (ASN). Jumlahnya tak sedikit, di Kabupaten Nganjuk terdapat 1.178 tenaga honorer sedang memperjuangkan nasibnya,” kata kuasa hukum honorer Nganjuk, Kukuh Pramono Budi.
Kukuh menjelaskan, guru honorer tersebut sebetulnya telah dinyatakan lolos proses audit tertentu dalam proses penjaringan pengangkatan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun 2013.
Namun, sambung dia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hingga saat ini belum mengangkat mereka menjadi ASN.
BACA JUGA:
Tiada Lagi Pengangkatan Guru Honorer
PGRI Jember: Sebutan GTT Kini 'Guru Tidak Tenang'
Kemenpan-RB, kata Kukuh, selalu beralasan saat ditanya tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi DPR.
"Menurut Kemenpan RB hal ini perlu direncanakan dahulu penganggaran, penggajian dan pembukaan formasinya hingga sekarang," ungkapnya.
Kukuh menduga ada diskriminasi pada ribuan guru honorer Nganjuk tersebut karena di daerah lain, seperti Jombang, banyak tenaga honorer yang menurutnya sudah diangkat menjadi PNS. (Merdeka)