Risma Tepis Fitnah di Rapat DPRD: Itu Menyakitkan!
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat pres konferens soal posisi menteri/Foto: sapawargasby instagram.
SURABAYA-Hujan interupsi mewarnai Rapat Paripurna DPRD Surabaya, Jawa Timur, dengan agenda tanggapan dan jawaban Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD Surabaya 2020 yang digelar di gedung DPRD Surabaya, Kamis (31/10).
Awalnya rapat tersebut berlangsung lancar pada saat Wali Kota Risma membacakan tanggapan umum fraksi-fraksi. Namun, suasana 'menghangat' Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem Imam Syafii melakukan interupsi.
Politikus NasDem itu meminta jawaban atas pertanyaan tentang dugaan mafia perizinan dalam pandangan umum fraksinya.
"Santer terdengar kalau ada mafia perizinan di lingkungan pemkot, mulai dari pembangunan RS Siloam sampai perizinan SPBU AKR di Jalan Pemuda sebelah RRI. Tolong dijelaskan," ujarnya.
Interupsi lainnya dilontarkan Ketua Fraksi Partai Golkar, Arif Fathoni menyoroti soal penggunaan dana APBD.
Arif meminta Risma berkomitmen menggunakan dana APBD untuk kemakmuran rakyat Surabaya.
"Jangan kemudian APBD digunakan sebagai jembatan kontestasi Pilkada Surabaya 2020. Karena saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ada kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang digadang-gadang maju dalam pilkada," ungkapnya.
Toni juga menegaskan agar kontestasi Pilkada Surabaya 2020 berlangsung fair tanpa campur tangan penguasa dalam penggunaan APBD.
"Sudah menjadi hak masyarakat untuk mengetahui kinerja wali kota dan OPD yang berprestasi lewat press release," jelasnya.
Hanya saja, sambung dia, yang patut diperhatikan adalah kemungkinan penggunaan APBD untuk pencitraan calon di pilkada.
"Kita wajib mengingatkan agar abuse of power tidak terulang lagi di masa mendatang," ungkapnya
Menanggapi intrupsi tersebut, Risma menegaskan bahwa isu mafia perizinan adalah fitnah.
"Insya Allah itu tidak ada. Tolong jangan percaya fitnah. Perizinan yang keluar (dari pemkot), kami punya tim. Dari perguruan tinggi, bahkan sering kali saya minta LO dari kejaksaan," katanya.
Politus PDIP ini menjabarkan perizinan di pemkot dilakukan secara daring. Proses itu pun didampingi pihak kejaksaan dan kepolisian yang tergabung dalam TP4D. Selain itu juga ada tim dari perguruan tinggi.
"Tim itu lengkap, jadi tolong itu adalah fitnah. Betapa itu menyakitkan saya," kata Risma dengan nada meninggi.
Secara tersirat, Risma juga membantah bahwa selama ini putra sulungnya, Fuad Benardi, sering juga disebut-sebut sebagai mafia perizinan di Pemkot Surabaya.
"Kemarin anak saya difitnah kena narkoba. Kemarinnya lagi difitnah makelar. Saya cuma tidak tahu itu suaranya siapa. Suaranya cuma begini, ini Fuad yang ngurus. Fuad itu siapa juga," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan jika mafia perizinan benar, maka ia menyebut dirinya sudah kaya raya.
"Kalau saya begini (benar ada mafia perizinan), saya sudah kaya raya sejak kemarin," ujar wali kota perempuan pertama di Kota Pahlawan ini.
Risma menegaskan, bila memang benar ada mafia perizinan, ia siap dihukum. Sebaliknya, jika fitnah tidak benar, ia berharap fitnahnya kembali kepada orang yang melontarkan fitnah tersebut. (Ant)