Sah, PAPBD Jatim Naik Jadi Rp38 Triliun

SURABAYA-Rancangan peraturan daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 akhirnya menjadi Perda setelah disetujui DPRD Jawa Timur.

Dengan disahkannnya Raperda tersebut, maka APBD 2019 yang sebelumnya Rp33.519.933.000.000 naik menjadi Rp38.004.221.000.000. 

Sejumlah cacatan bermunculan pascadisahkannya Raperda tersebut.

Fraksi PDIP misalnya menyoal program asuransi nelayan yang baru menyentuh 67,88 persen (148.966 nelayan dari total 219.439 nelayan).  

Pun dengan program pemberian kredit bergulir modal kerja dan investasi pada tiga sektor usaha, yaitu pertanian, perkebunan, dan perikanan.

"Jangan hanya sebatas pemberian modal, namun juga harus terus dipantau dan dievaluasi perkembangannya," ujar juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Juwono, di DPRD Jatim, Kamis (29/08). 

Lebih tajam lagi, PDIP menyoroti pembangunan infrastruktur seperti proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) dimana progres pembangunan masih menyisakan 300,60 km.

"Parahnya, dari angka tersebut, 228,915 km sama sekali belum ada kepastian rencana tindak lanjut," ungkapnya. 

Sementara Fraksi Demokrat berharap penambahan anggaran tersebut memacu pertumbuhan ekonomi di Jatim sehingga mampu menekan angka kemiskinan berada di bawah 10,37 persen hingga akhir 2019.

Selain itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT Jatim) yang berada di angka 3,83 atau turun 0.03 persen untuk periode yang sama di tahun sebelumnya.  

"Semua stakeholder Jatim mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan atas realisasi P-APBD 2019 dalam bingkai good-financial governance," kata jubir Fraksi Demokrat, Agus Dono Wibawanto. 

Menanggapi cacatatan kritis tersebut, Gubernur Jatim Khofifah menganggapnya bagian dari dasar membuat program yang akan dijalankan.

"Usulan ini sangat strategis dan sangat kritis bagi upaya meningkatkan penguatan, pendalaman, dan penajaman dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemprov," ucap gubenur. (kominfo jatim)