Status Jatim sebagai Lumbung Pangan Nasional Kian Terancam
Pak tani menanam padi (Pixabay).
SURABAYA-Hulu persoalan sektor pertanian Jawa Timur adalah minimnya regenerasi petani karena dianggap sulit sejahtera atau berkecukupan dengan berprofesi petani.
"Inilah dua tantangan terberat sektor pertanian di Jatim. Jika seluruh stakeholder abai tentu mempertahankan status lumbung pangan nasional juga akan sulit," jelas Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, Pranaya Yudha, via keterangan tertulis, Selasa (17/12).
Provinsi Jawa Timur, jelas Yudha, dikenal sebagai lumbung pangan nasional mengingat banyak produk pangan yang dihasilkan dari provinsi ujung timur Pulau Jawa ini.
Akan tetapi, sambung Yudha, status lumbung pangan nasional itu terancam hilang dalam kurun waktu yang tidak lama, bila tantangan di sektor pertanian dipandang sebelah mata.
"Alih fungsi lahan pertanian di Jatim rata-rata 1000 hektar pertahun sehingga penyusutan lahan pertanian pasti berdampak pada produksi," ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini berharap pemerintah kabupaten-kota, bisa menjaga dan melestarikan lahan pertanian berkelanjutan dengan penguatan perda RTRW kabupaten/kota.
"Kunci alih fungsi lahan pertanian itu ada di daerah, kalau aturan ditegakkan walaupun pemilik lahan berganti tapi fungsinya akan tetap," jelas Pranaya.
Dia menekankan pentingnya mekanisasi dan inovasi produk pertanian guna mempertahankan Jatim sebagai lumbung pangan nasional.
BACA JUGA:
Walhi Jatim Sebut Kedaulatan Pangan Terancam
Pro Kontra Pembentukan BUMD Pangan Gubernur Khofifah
Yudha juga mendorong Pemprov Jatim mewujudkan BUMD Pangan untuk menyerap hasil produksi pertanian petani Jatim bisa lebih maksimal serta mengatur stabilitas harga, da membantu memasarkan produk pertanian.
"Sehingga regenerasi petani bisa tumbuh dan alih fungsi lahan pertanian bisa diminimalisir," tutupnya. (Jnr/Kominfo)