Suhu Politik Memanas Usai Menpora Gagal Masuk GBT
Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya (Istimewa).
SURABAYA-Gagalnya inspeksi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali ke Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (03/11), panaskan suhu politik Kota Surabaya, Jawa Timur.
Pasalnya, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya Agung Prasodjo akan menggunakan hak interpelasi terhadap pemkot setempat, terlebih kepada Wali Kota Tri Rismaharini (Risma) dan Kepala Dispora Surabaya Afghani Wardhana terkait persoalan tersebut.
"Saya minta dewan memanggil Kadispora beserta pemangku kepentingan lainnya," ujar Agoeng Prasodjo saat mendampingi Menpora inspeksi mendadak di Stadion GBT di Surabaya, Minggu (03/11).
Menanggapi hal itu, Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya siap menghadang upaya interpelasi yang disuarakan politikus Partai Golkar Agung Prasodjo akibat
"Tentu fraksi kami akan mem-back-up habis-habisan Wali Kota yang juga kader PDI Perjuangan. Apalagi kami melihat tidak ada masalah konkret. Masa interpelasi hanya karena pintu terkunci," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri di Surabaya, Senin (04/11).
Syaifuddin menegaskan, Humas Pemkot Surabaya dan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Surabaya sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada informasi apa pun terkait dengan sidak Menpora Zainuddin Amali ke Stadion GBT.
Bahkan, sambung dia, Pemkot Surabaya juga sudah menyatakan kebijakan standar jika ada pejabat dari pusat atau provinsi sidak, jajaran Pemkot Surabaya akan mendampingi.
Politkus PDIP ini yakin Menpora bisa memahami kegiatan sidak ke GBT mungkin waktunya tidak tepat karena bertepatan dengan hari Minggu. Mungkin juga, menurutnya, belum ada komunikasi dahulu dengan Pemkot Surabaya sehingga tidak didampingi pihak pemkot.
Saifuddin menyadari Menpora Zainuddin Amali adalah kader Partai Golkar sehingga wajar Fraksi Golkar menunjukkan pembelaanya. Akan tetapi, lanjut dia, untuk hak interpelasi atau hak bertanya anggota dewan juga sebaiknya tidak sembarangan.
"Saya paham, kok, kalau Menpora dari Partai Golkar. Masa hanya tidak bisa mendapat kunci GBT, lalu menyalahkan Bu Wali Kota, terus interpelasi," ungkapnya melansir Antara.
Syaifuddin Zuhri menambahkan, interpelasi dilakukan semata-mata kalau Wali Kota membuat kesalahan yang mendasar. Akan tetapi, kalau hanya masalah kunci GBT, dia yakin hanya masalah miskomunikasi.
BACA JUGA: Pemkot Surabaya Jelaskan soal Menpora Tak Bisa Masuk GBT
Rapat Paripurna DPRD
Tensi politik juga memanas dalam Rapat Paripurna DPRD Surabaya, Jawa Timur, dengan agenda tanggapan dan jawaban Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD Surabaya 2020 yang digelar di gedung DPRD Surabaya, Kamis (31/10).
Risma dalam rapat tersebut dihujani interupsi termasuk dari Ketua Fraksi Partai Golkar, Arif Fathoni menyoroti soal penggunaan dana APBD.
Arif meminta Risma berkomitmen menggunakan dana APBD untuk kemakmuran rakyat Surabaya.
"Jangan kemudian APBD digunakan sebagai jembatan kontestasi Pilkada Surabaya 2020. Karena saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ada kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang digadang-gadang maju dalam pilkada," ungkapnya.
Interupsi lainnya datang dari Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem, Imam Syafi'i.
Politikus NasDem itu menuding pejabat Pemkot Surabaya kerap melakukan pencitraan. Imam, saat itu, juga meminta jawaban atas pertanyaan tentang dugaan mafia perizinan dalam pandangan umum fraksinya.
"Santer terdengar kalau ada mafia perizinan di lingkungan pemkot, mulai dari pembangunan RS Siloam sampai perizinan SPBU AKR di Jalan Pemuda sebelah RRI. Tolong dijelaskan," ujarnya.
Menanggapi intrupsi tersebut, Risma menegaskan bahwa isu mafia perizinan adalah fitnah.
"Insya Allah itu tidak ada. Tolong jangan percaya fitnah. Perizinan yang keluar (dari pemkot), kami punya tim. Dari perguruan tinggi, bahkan sering kali saya minta LO dari kejaksaan," katanya.
BACA JUGA: Risma Tepis Fitnah di Rapat DPRD: Itu Menyakitkan!
PDIP membela
Tak terima Risma 'diserang' Politikus NasDem Imam Syafi'i yang menuding pejabat Pemkot Surabaya melakukan pencitraan, Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutawijono menyebut gaya Risma telah menginspirasi para pejabat di Pemkot Surabaya untuk rajin turun ke lapangan. Bahkan, pejabat di level kelurahan dan kecamatan Pemkot Surabaya juga rajin turun ke warga.
"Saya rasa, di Kota Surabaya, sekarang tidak zamannya pejabat duduk di balik meja. Apalagi sekadar menerima laporan ABS (Asal Babak Senang) dari bawahan. Kebetulan saat ini menjelang Pilkada Surabaya 2020. Sehingga gaya itu seperti membuat gerah beberapa politisi lantas dikaitkan dengan pencitraan Pilkada. Memanfaatkan APBD, dan macam-macam," ujar Adi, di Surabaya, Jumat (01/11).
Wali Kota perempuan pertama di Surabaya itu dinilainya telah mewariskan standar kepemimpinan di Kota Surabaya.
"Bahwa menjadi wali kota harus bekerja keras, sering turun ke lapangan, mempunyai akar yang kuat di masyarakat. Cerdik mengatasi berbagai kesulitan dan keterbatasan," tutupnya.