Tarik Minat Masyarakat, Kementerian Desa Siapkan Format Baru Transmigrasi
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri acara Bahtsul Masail FMPP Ke-34 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur| Antara
KEDIRI-Guna menarik minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat ini sedang menyiapkan format baru, yaitu dengan menyiapkan tempat terlebih dahulu.
"Saya ingin mengubah paradigma, meningkatkan daya tarik masyarakat untuk pindah bukan memengaruhi. Itu artinya, tempatnya disiapkan dulu baru ditawarkan siapa yang masuk kehidupan lebih baik, silakan menempati," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (12/02).
Halim mengaku pihaknya saat ini memang berusaha keras untuk mengubah paradigma tersebut, sehingga mereka bersemangat ikut transmigrasi dan mempunyai masa depan yang lebih baik.
Namun, kata Halim, untuk lokasi yang kini menjadi tujuan lokasi transmigrasi masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan daerah tersebut. Untuk saat ini, pemerintah masih fokus mengubah paradigma agar masyarakat tertarik ke lokasi transmigrasi.
Terkait dengan program pengentasan kemiskinan, dia mengatakan semua anggaran dana desa yang cair di periode pertama, 40 persen dari total anggaran desa digunakan untuk padat karya.
"Sehingga melibatkan seluruh kelompok miskin dan tidak boleh dipihakketigakan. Ini yang pertama," kata dia.
Halim juga mengungkapkan program selanjutnya yang sedang disiapkan pihaknya adalah mengoptimalkan transformasi ekonomi, agar pengelolaan segala produksi di desa bisa dikelola mulai dari hulu hingga ke hilir.
Ia mengatakan, hal itu penting dilakukan agar geliat ekonomi di awal tahun bisa lebih optimal. Terlebih lagi dengan adanya persaingan global, hingga maraknya COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).
"Presiden juga perintahkan ke kementerian untuk segera membelanjakan dana modal di kementerian dan meminta para menteri mengawal penggunaan dana APBD kabupaten/kota maupun provinsi agar di awal tahun segera digunakan untuk belanja modal. Itu juga bagian ikhtiar dari Presiden agar konstelasi yang rumit ini bisa segera ditangani," imbuhnya. (Ant)