Tolak Relokasi, Ribuan Warga Pasuruan Demo di Kantor Bupati

PASURUAN-Sekitar 3000 orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tani antar Desa (FAKTA) menggelar demontrasi di kantor Bupati Pasuruan, Rabu (04/09).

Massa gabungan warga dari 10 desa lintas kecamatan Kabupaten Pasuruan membawa empat keranda mayat dan membentangkan spanduk dan poster bertuliskan penolakan rencana relokasi (pengusiran).

BACA JUGA:

Dikriminalisasi, Petani di Malang Mengaku Kantongi Izin Jokowi

Walhi Jatim Ingatkan Ancaman Bencana di Selatan Jawa

Dalam orasinya, Lasminto koordinator aksi menyampaikan aksi tersebut digelar lantaran permohonan audiensi warga 10 desa tidak di tanggapi oleh Pemkab Pasuruan. 

Warga gabungan dari 10 desa tersebut, kata Lasmito, menolak rencana relokasi warga oleh TNI AL dan mendesak pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mau menemui perwakilan massa aksi.

“Kami perwakilan warga 10 desa menyampaikan terimakasih telah ditemui oleh bapak Wakil Bupati. Kami datang kesini dengan cara demonstrasi karena surat permohonan audiensi kami tidak di tanggapi, perlu diingat bahwa kami dari warga 10 desa sudah menempati tanah tersebut sejak ratusan tahun. Selama ada TNI AL warga merasa ada tekanan batin, setiap kali warga yang ingin membangun rumah pasti mereka disuruh membongkar lagi bangunannya, kemudian pemagaran terhadap akses jalan dan berbagai bentuk intimidasi dan pembungkaman lainya yang telah dilakukan oleh aparat TNI AL,“ ujar Lasmito mengutip walhijatim.or.id.

Perwakilan massa aksi tersebut kemudian ditemui Wakil Bupati Pasuruan dan Jajarannya, audiensi pun digelar.

Hasilnya, Pemkab Pasuruan menerima semua tuntutan warga dan menolak wacana relokasi yang disampaikan secara langsung di depan masa aksi oleh Gus Mujib selaku Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan.

Berikut tanggapan Pemkab Pasuruan yang disampaikan secara langsung di depan masa aksi oleh Gus Mujib:

1. Pemerintahan daerah menolak rencana relokasi yang tengah direncanakan oleh TNI AL sebelum ada musyawarah bersama warga.

2.Pemerintahan Daerah akan melindungi warga masyarakat dan akan mengkoordinasikan dengan TNI AL.

3. Pemerintahan Daerah akan memfasilitasi secara aktif mengkoordinasikan dengan Penprov Jatim dan Pemerintahan Pusat untuk percepatan penyelesaian sengketa tanah agar masyarakat mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya.

Setelah menyampaikan hal itu, Gus Mujib kemudian memimpin doa untuk menutup aksi demonstrasi tersebut.