Walhi Catat 7 Jenis Ancaman Bencana di Jatim
Catatan bencana BNPB di Pulau Jawa/Sumber Foto: Walhi.
JAKARTA-Pesisir Selatan Jawa merupakan sisi terluar Pulau Jawa yang menghadap Samudera Hindia, terletak di ring of fire dan berhadapan langsung dengan megathrust busur Jawa.
Terkait hal itu, Wahana Linkungan Hidup (Walhi) mencatat dalam 1 dekade terakhir selain menghadapi resiko bencana geologis dalam bentuk gempa dan erupsi gunung berapi, pesisir selatan jawa juga menanggung resiko bencana hidrometeorologis seperti bencana banjir, longsor dan gelombang pasang.
Walhi mengidentifikasi sekitar 30 titik proyek atau investasi dan kebijakan pemerintah di sepanjang pesisir Selatan Jawa berpotensi meningkatkan risiko bencana.
“Ke 30 titik ini berupa tambang pasir besi, tambang emas, proyek infrastruktur bandara dan transportasi darat serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU),” kata Edo Rakhman, Koordinator Kampanye WALHI melalui keterangan persnya, Selasa (17/09).
Khusus di Jawa Timur, Walhi mengungkapkan pemberian konsesi tambang di kawasan pesisir selatan Jawa Timur meningkatkan kerawanan bencana secara signifikan.
"Tanpa keberadaan konsesi tambang saja, kami mencatat ada tujuh jenis ancaman bencana di pesisir selatan Jawa Timur seperti gempa, tsunami, banjir dan tanah longsor," kata Rere Christianto Direktur Eksekutif Walhi Jatim.
BACA JUGA:
Walhi Jatim Sebut Kedaulatan Pangan Terancam
Demo, Walhi Beber Catatan Bencana Ekologis di Jatim
Pertambangan Ancam 822 Desa Kekeringan di Jatim
Rere menambahkan, keberadaan konsesi tambang yang membongkar kawasan hutan, perbukitan dan pesisir menggandakan angka kerawanan bencana di wilayah ini.
"Akibatnya, saat ini ada lebih dari 400.000 jiwa di setidaknya 80 desa di pesisir selatan Jawa Timur yang secara langsung terdampak meningkatnya kerentanan bencana akibat perluasan investasi pesisir selatan Jawa Timur yang mengabaikan keselamatan warga," jelasnya.
Tidak saja tambang, Rere juga mengungkapkan proyek infrastruktur di Jawa Timur berpotensi meningkatkan kerawanan bencana.
“Seperti PLTU yang meningkatkan kerentanan korban bencana pada masa emergency, dan proyek infrastruktur Jalan Lintas Pantai Selatan yang berpotensi meningkatkan kerentanan bencana hidrometeorologi karena fragmentasi ekosistem dan sosial,” tutupnya.