Dana Kelurahan Bukti Adanya Kedaulatan Rakyat

Rencana penggelontoran dana desa dan kelurahan oleh pemerintahan Jokowi-JK dinilai sebagai bukti adanya kedaulatan rakyat. Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research, Pangi Syarwi Chaniago.

Pemerintah, kata dia, tak ingin ada kesenjangan antara desa dan kota. "Masyarakat miskin tidak hanya ada di desa, kelurahan juga harus dibantu dan diberdayakan lewat penggelontoran anggaran dana kelurahan," ungkap dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (24/10). 

Dengan demikian, lanjut dia, pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan sebagai aparatur pemerintahan terendah di daerah harusnya mendapat perlakuan yang sama karena keduanya menjalankan fungsi yang sama yakni memberikan pelayanan publik di daerahnya masing-masing. 

"Sehingga tidak ada alasan yang logis untuk memberikan perlakuan yang berbeda pada keduanya. Dari sisi urgensi, kebijakan ini menjadi penting untuk segera direalisasikan sebagai wujud dari pemerataan dan keadilan (trickle down effect)," jelasnya.

Menurut Pangi, sepanjang tidak membebani APBN, tidak melanggar regulasi dan aturan main, maka penggelontoran dana kelurahan adalah sebuah keniscayaan.

Pengamat politik itu mengimbau pemerintah tidak perlu sibuk membuat argumentasi untuk membantah semua tuduhan yang bernada negatif dari oposisi.

"Santai aja dengan tuduhan tersebut. Tetap fokus memberikan dan membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik dan biar lah rakyat yang menilai kebijakan dan kinerja pemerintah," pungkasnya.