DPR Dukung TNI-Polri Tumpas KKB

DPR RI mendukung TNI-Polri menumpas keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Tindakan KKB dinilai semakin mengancam keselamatan hidup warga negara. Terbaru, KKB menembak mati Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Brigadir Jenderal I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.

"TNI-Polri harus melakukan pengejaran, khususnya ke ex desertir. Penembakan ini terlihat memang Kabinda sudah di marking (target). Dan yang punya pengetahuan dan skill ini paling tidak punya kemampuan menembak di atas rata-rata," kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi kepada wartawan, Senin (26/4/2021).

Menurut Bobby, selama ini TNI-Polri sangat berhati-hati dalam melakukan operasi keamanan dan ketertiban di Papua. Karena itu, hampir tidak ada isu HAM belakangan ini yang menerpa dua institusi tersebut.

Bobby menilai instruksi Presiden Joko Widodo ke TNI- Polri untuk menindak tegas KKB, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi. "Kami dukung sikap Presiden," kata Bobby.

Selain tindakan tegas terhadap KKB di Papua, Bobby menilai perlu evaluasi patroli dan operasi pengejaran. "Apakah pasukan dalam satgas saat ini perlu di up skill atau diperbanyak personel militernya atau memang perlu ditambah secara total," tegas Bobby.

Sedangkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Hillary Brigita Lasut menilai KKB di Papua sudah merupakan aksi kelompok separatis teroris (KST). Dia melihat tindakan yang dilakukan KST sudah semakin mengancam keselamatan hidup warga negara.

Hillary berpendapat, insiden yang mengakibatkan gugurnya Kepala BIN Papua merupakan bentuk nyata pengorbanan BIN dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. "Hal ini juga menjadi simbol pengabdian BIN dalam menjalankan undang-undang, yaitu sebagai lini terdepan dalam sistem keamanan nasional," kata Hillary.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai tindakan KKB menembak mati Kabinda Papua menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa situasi di Papua beberapa hari belakangan tidak bisa dianggap biasa.

"Eskalasi kekerasan yang makin meningkat dengan jatuhnya korban masyarakat sipil maupun aparat dan pejabat harus menjadi alarm serius untuk memberi tanggapan dan intervensi yang terukur," kata Christina Aryani.

Menurut Christina, Menko Polhukam Mahfud MD dalam hal ini perlu mengambil langkah cermat dan terukur untuk segera merespons situasi dan kondisi di Papua. "Langkah TNI dalam penugasan di Papua tentu perlu didukung dengan tingkat kewaspadaan sangat tinggi," ujar Christina.