DPR Minta Tarif Tol Surabaya-Gempol Turun

SURABAYA - DPR RI meminta tarif tol Surabaya-Gempol di Jawa Timur (Jatim) diturunkan. Karena ditaksir meraup keuntungan 50 persne lebih.

Anggota Komisi V DPR, Bambang Haryo Soekartono, menerangkan, tol itu dilewati 82 juta kendaraan per tahun. Dengan asumsi Rp7.000 per kendaraan, pendapatannya sekitar Rp700 miliar.

Sementara, anggaran perawatan sebesar Rp30 miliar. Biaya operasional maksimum pun tak mencapai Rp100 miliar.

"Infrastruktur itu tidak boleh mencari keuntungan yang sangat besar. Sebab, mestinya keuntungannya itu didapat dari multiplayer effect infrastruktur. Atas pertumbuhan ekonomi dari infrastruktur tersebut," ucapnya.

Terlebih, pembangunannya menggunakan uang rakyat. Melalui pajak. Kemudian masuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Ibarat rumah yang kita beli, lalu rumah itu kita sewa. Biaya sewanya untuk perawatan. Kira-kira begitu. Ini, kan, gila," ujarnya.

Apalagi, menurut dia, tol Surabaya-Gempol tak memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) jalan bebas hambatan. Baik kondisi jalan, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, unit pertolongan, dan TI-TIP.

"Maka itu, seharusnya sanksi harus keras dan tegas. Yang diterbitkan pemerintah atas dorongan DPR. Yang diawali dengan kajian mengenai sanksinya," terangnya.

Bambang mengingatkan, jalan tol yang taksesuai SPM bakal berdampak terhadap keselamatan pengendara. "Negara harus melindungi. Bertindak tegas terhadap operator jalan tol," tegasnya.

Politikus Gerindra ini pun mendorong audit ulang seluruh tol. Termasuk struktur pembiayaannya. Pemeriksaan mesti dilakukan lembaga independen. Melibatkan pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi.

"Jalan tol ini dibangun dengan APBN. Jadi, harus dipertanggungjawabkan secara benar. Jadi, tidak asal-asalan. Seperti sekarang ini," ketusnya, melansir Sindonews.