DPRD Jatim Respons Kenaikan Iuran BPJS
Logo BPJS Kesehatan.
SURABAYA-Rencana pememintah untuk menaikkan iuran BPJS menuai reaksi dari berbagai daerah, tak terkcuali anggota DPRD Jatim Hadi Dediansyah.
"Perekonomian masyarakat saat ini sedang sulit. Jangan sampai dengan kenaikan iuran BPJS tersebut menambah kesulitan perekonomian bagi masyarakat," ujar anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Hadi Dediansyah, Selasa (03/09).
BACA JUGA: Buruh Ancam 'Banjiri' Gedung DPR bila Iuran BPJS Naik
Menurut Hadi, pelayanan kesehatan rumah sakit yang bekerja sama BPJS belum maksimal sehingga perlu perbaikan sebelum menaikkan iuran.
“Pelayanan di rumah sakit saat ini dinilai masyarakat masih kurang maksimal. Idealnya, sebelum menaikkan tentunya harus ada perbaikan dulu kinerjanya,” imbuhnya mengutip Kominfo Jatim.
Hadi kemudian menyinggung janji-janji presiden terpilih soal kesehatan gratis untuk rakyat sat kampanye.
"Tak perlu menaikkan. Pemerintah harus realisasi janjinya saat kampanyenya,” tegasnya.
Hadi berharap agar rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS dikaji ulang.
Sebagai informasi Menteri Keuangan Sri Mulyani saat dengar pendapat dengan DPR RI mengusulkan kenaikan iuran sebesar dua kali lipat untuk BPJS. Untuk kelas I yang tadinya sebesar Rp 80 ribu per bulan berubah menjadi Rp 160 ribu. Kemudian kelas II dari Rp 50 ribu menjadi Rp 110 ribu. Dan kelas III dari Rp.25.000 menjadi Rp 42 ribu.