Inkonsistensi Jokowi di Balik 3 Kartu Sakti
Capres petahana Joko Widodo tunjukkan kartu Pra Kerja/Foto: Jokowi Untuk Rakyat Fb.
Jakarta-Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres), 17 April 2019 mendatang, capres petahana Joko Widodo (Jokowi) kembali mengenalkan tiga kartu sakti yaitu Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja.
Kendati demikian, analis ekonomi politik, Kusfiardi menilai ada inkonsisten petahana di balik tiga kartu sakti tersebut.
Terlebih, sambung dia, dalam kicauannya di akun Twitter, 14 Desember 2018 silam, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan, "Kalau mau menyenangnkan semua orang, tinggal menyebar subsidi, bansos. atau BLT sebanyak-banyaknya. Tapi jangan mendidik masyarakat dengan hal-hal instan. Kita bangun pondasi dan pilar kokoh, meski prosesnya pahit dan sakit, agar bangsa ini kuat dan tak mudah terseret gelombang."
Postingan itupun, kata dia, diretweet netizen hingga lebih dari 12 ribu kali.
"Kartu-kartu, semuanya adalah instrumen menyenangkan semua orang, dengan cara menyebar subsidi, bansos, atau BLT sebanyak-banyaknya," terang Kusfiardi di Jakarta, Kamis (28/03).
Co Founder FINE Institute ini menambahkan, tiga kartu yang ditawarkan capres petahana sebagai sesuatu yang absurd.
Menurutnya, jika memang ingin melanjutkan kepemimpinan, fokus kerja pemerintah mestinya upaya menurunkan harga-harga bahan pokok dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.
Selain itu, Kusfiardi menyebut bagi-bagi kartu tak ubahnya jalan pintas, dengan semangat mengejar populisme.
Ia pun mengingatkan dampak jika program kartu-kartu milik petahana digunakan untuk mengakali kinerja, terutama dalam hal menurunkan angka kemiskinan.
Merujuk studi Bank Dunia, bansos yang diterima sampai dengan 25% dari pengeluaran perkapita per bulan akan mampu meningkatkan konsumsi pengeluaran perkapita sampai 22,4% dan dapat menurunkan angka kemiskinan sampai 3%.
Meski demikian, turunnya angka kemiskinan dengan instrumen bansos dipandang sangat ringkih, karena tidak menyelesaikan persoalan pokok terkait kemiskinan.
"Di antaranya adalah soal penciptaan lapangan kerja dan stabilitas harga kebutuhan pokok," pungkasnya.