Istana Bantah Isu Calon Menteri 'Dipalak' Rp500 M

JAKARTA-Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah isu yang dihembuskan salah satu kubu di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) soal permintaan mahar sebesar Rp500 miliar bagi calon menteri dari kalangan profesional.

“Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa proses rekrutmen untuk calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh Bapak Presiden. Dan kemudian kalau pada hari ini ada isu seperti itu, uang Rp500 miliar itu kan bukan uang kecil, uang sangat besar sekali, bagaimana uang itu ada, dan kalau ada dengan gampang dilacak oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” kata Seskab Pramono kepada wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Senin (25/11) siang. 

Menurut Pramono, semua tahu dalam proses penentuan menteri, Presiden secara langsung yang memilih, sangat hati-hati, kemudian representasi partai pun tidak semua yang diusulkan partai itu disetujui oleh presiden.

Bahkan, jelas dia, beberapa nama-nama yang cukup kredibel dan juga nama besar, Presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian isu tidak akan bisa dibuktikan.

“Engga mungkin. Untuk apa kasih uang Rp500 miliar hanya sekedar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya enggak sampai Rp100 juta bagaimana bisa kemudian uang dengan sejumlah itu dikeluarkan,” tegasnya.

Seskab Pramono Anung juga mengingatkan bahwa penentuan menteri, wakil menteri, staf khusus presiden itu merupakan hak prerogratif presiden dan sepenuhnya kewenangan presiden.

Tentunya, sambung dia, presiden memikirkan semua partai yang pada waktu itu memberikan dukungan kepada beliau. Nah mengenai tempat dan sebagainya ya presiden yang akan memutuskan.

“Tapi yang jelas bahwa memang ada aturan main, ada hitungan yang sudah disampaikan oleh presiden ke partai sebelum pelaksanaan pilpres ini berlangsung, sehingga sudah ada gambaran. Karena ini kan presiden pada periode kedua, sehingga aturan mainnya sudah ada,” jelas Pramono.

Mengenai hitungannya dengan jumlah suara yang diraih partai politik, Seskab menunjuk yang sudah mendapatkan komposisi dan sebagainya, kenapa  PDIP dapat 6, kenapa Golkar dapat 3 dan seterusnya.

“Itu ada hitungannya,” ungkapnya.

Soal kemungkinan partai politik yang belum mendapatkan posisi diakomodir di wakil menteri (Wamen), Seskab kembali menegaskan hal itu merupakan kewenangan Presiden.

Saat ini, jelas dia, konsentrasi presiden adalah memperbaiki perekonomian nasional.

Salah satu yang ingin segera diselesaikan adalah pembenahan di BUMN, di antaranya Pertamina,  sebentar lagi PLN, kemudian juga Inalum, perbankan kita Bank Mandiri, bank BTN dan beberapa bank lainnya. (setkab)