Jokowi Absen di Acara Hari Antikorupsi KPK
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers Revisi UU KPK (Istimewa).
JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menghadiri di peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di yang digelar di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (09/12).
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengharapkan Presiden dapat menghadiri acara tersebut karena lembaganya akan melaporkan perkembangan aplikasi JAGA kepada Presiden.
"Harapan kami ini juga bisa kami laporkan perkembangannya karena pada tahun 2016 saya mendampingi Pak Jokowi meresmikan JAGA ini waktu itu dengan Pak Wiranto (Menkopolhukam). Kalau tidak salah pada tahun 2016," kata Agus di Gedung KPK Jakarta, Jumat (06/12).
Presiden sendiri menghadiri Pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMK 57 Jakarta hari ini.
"Saya kira kita harus mengevaluasi seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan, Pertama penindakan itu perlu tapi menurut saya, kita pertama harus pembangunan sistem," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menyaksikan Pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMK 57 Jakarta, Senin (09/12).
Sistem itu, jelas Jokowi, menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan itu tidak terjadi.
"Kedua, menurut saya hal ini juga sangat penting, rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik penting sekali jangan sampai rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengak-tengok bagaimana pengembaliannya bahaya," lanjut Presiden.
Sementara itu, di lokasi berbeda, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang mewakili Jokowi menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus dihadapi dan dilawan bersama-sama, baik pemerintah, lembaga masyarakat antikorupsi hingga kerja sama internasional.
"Korupsi merupakan musuh bersama, harus dihadapi dan dilawan bersama oleh seluruh entitas yang ada, baik di dalam negeri maupun melalui dukungan kerja sama internasional," kata Wapres Ma'ruf di lokasi Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2019, di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta.
Menurut ulama senior NU itu, korupsi merupakan suatu kejahatan sistemik dan berdampak serius pada pembangunan di Indonesia.
Untuk itu, lanjut wapres, pemerintah akan terus melakukan langkah perbaikan regulasi dan tata kelola pemerintahan guna meminimalkan praktik korupsi, kata Wapres.
"Korupsi menjadi masalah serius bagi pembangunan di Indonesia karena menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan," katanya.
Selain Wapres, tampak pula hadir Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menkominfo Johnny G Plate.
Hadir pula Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Ketua KPK terpilih Firli Bahuri. (Ant)