Jokowi Putuskan Ibu Kota Pindah ke Kaltim
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)/Foto: Instagram @jokowi.
JAKARTA-Pemerintah resmi memutuskan Ibu Kota Indonesia pindah ke kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (26/08).
"Ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/08).
Presiden membeberkan sejumlah alasan pemindahan ibu kota tersebut, empat di antaranya yaitu: minimnya risiko bencana, strategis di tengah-tengah Indonesia, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda), memiliki infrastruktur lengkap, dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare.
BACA JUGA:
Harus Hati-hati Pindahkan Ibu Kota
Pemindahan Ibu Kota Bukan Solusi
Pemerintah Putuskan Ibu Kota Pindah
Selanjutnya, berdasarkan keterangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan ibu kota baru itu akan dimulai pada tahun 2021.
Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan salah satu skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur antara lain: jalan, bandara, dan pelabuhan di ibu kota baru akan dibiayai BUMN dalam bentuk investasi.
Untuk pembiayaannya bersumber dari APBN, skema kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan skema kerja sama pemanfaatan atau pihak swasta.
Total biaya proyek (cost project) dan pembiayaan fisik ibu kota baru itu mencapai Rp466 triliun.
Estimasi total biaya itu terdiri atas tiga sumber pembiayaan, yakni APBN sebesar Rp74,44 triliun, skema KPBU Rp265,2 triliun, dan swasta melalui skema kerja sama pemanfaatan sebesar Rp127,3 triliun.
Hadir dalam jumpa pers tersebut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Ant)