Kebocoran APBN Sejak Zaman Soeharto, Menyusut di Era Jokowi
Politisi PDI Pejuangan, Eva Kusuma Sundari/Foto: Twitter.com
Jakarta-Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Eva Kusuma Sundari, menyebut kebocoran APBN sudah ada sejak zaman orde baru dan jumlahnya terus menurun seiring perpindahan rezim.
"Kalau soal bocor itu sudah penyakit sejak zaman Pak Soeharto, bahkan lebih parah. Karena dulu APBN itu tidak satu pintu, tapi banyak pintu. Sehingga Pak Harto bikin Kepres banyak banget hanya untuk memastikan duit itu terawasi melalui proses politik yang transparan," kata Eva di Jakarta belum lama ini.
Eva mengakui adanya kebocoran anggaran hingga saat ini meskipun jumlahnya tidak sebesar pada zaman orde baru.
"Tapi saya yakinkan kalau nanti pelaksanaan e-budgeting, e-procurement, e-planing, dilaksanakan seperti di DKI pada zamannya Pak Jokowi dan ini berlaku di seluruh Indonesia maka tidak akan ada lagi peluang bocor yang direncanakan," jelas anggota Komisi Keuangan DPR RI ini.
"Jadi kalau mau tidak bocor ya pilih Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi punya sistem untuk memastikan tidak ada lagi niat untuk bocor itu terakomodasi," tegasnya.
Eva juga menjelaskan pemerintah Jokowi sudah mengelola APBN dengan benar. Hasil pengelolaan itu sudah dibuktikan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Predikat itu diberikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam dua tahun berturut-turut pada 2016 dan 2017.
"Kalau Pak Prabowo tidak mempunyai rencana e-budgeting dan tetap ngomel tentang kebocoran, ya akan langgeng kebocoran itu. Jadi yang penting itu apa solusinya. Kalau Pak Jokowi solusinya e-budgeting. Dalam e-budgeting itu ada transparansi anggaran," tegasnya.
Diketahui, isu kebocoran anggaran ini mencuat menyusul hasil Litbang KPK yang menemukan adanya angka kebocoran yang cukup tinggi pada APBN.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut jika tidak bocor, total APBN Indonesia mestinya mencapai Rp4.000 triliun. Adapun saat ini, total APBN berkisar Rp2.439 triliun.
Basaria menyampaikan hal ini saat sambutan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintah Daerah di Semarang, Senin 1 April lalu.
Namun, dugaan kebocoran anggaran ini bukanlah hal baru. Temuan ini pernah disampaikan ke kantor Wantimpres pada 2017 silam.