KLHK Terjunkan Tim ke Pabrik Tahu Pakai Plastik
Tim KLHK bersama para ahli dari BPPT, ITS, Unibraw, dan Dinas LHK Sidoarjo saat turun langsung ke Desa Bangun, Mojokerto, dan Desa Tropodo Sidoarjo/Foto: KLHK
JAKARTA-Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merespons isu kandungan dioksin pada tahu dan telur ayam sebagai dampak dari penggunaan bahan bakar produksi menggunakan sampah limbah plastik impor.
"Soal sampah yang diselundupkan bukan hanya soal melanggar UU, tapi juga mengancam generasi bangsa. Bapak Presiden sangat menaruh perhatian soal ini, beliau memikirkan lebih dari sekadar soal pelanggaran UU," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam pesan singkatnya di Jakarta, Senin (25/11).
Pihaknya melibatkan ahli dan menyiapkan riset khusus untuk membuktikan isu yang beredar soal dugaan adanya kandungan dioksin pada tahu dan telur ayam di Jawa Timur.
Sampah impor plastik selama puluhan tahun telah masuk melalui celah impor bahan baku kertas dan scrap plastik untuk industri. Upaya penyeludupan ini, kata Siti, jelas melanggar UU Nomor 18 tahun 2008 dan UU Nomor 32 Tahun 2009.
Oleh karena itu, Kementerian LHK bertindak tegas dengan mengembalikan atau re-ekspor sampah ke negara asal.
BACA JUGA:
Heboh Telur Ayam Mengandung Limbah Plastik
Pemprov Mediasi Pengusaha Tahu Pakai Sampah Plastik
Pabrik Tahu Pakai Plastik, Pemda Diminta Proaktif
Tim dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK sudah diperintahkan untuk terus meningkatkan pengawasan di lapangan.
Hasilnya, dari 2.194 kontainer yang masuk ke Indonesia, KLHK sudah kirim balik (re-ekspor) 883 kontainer ke negara asal. Selain itu dilakukan perbaikan regulasi, dan terus dilakukan pengawasan yang ketat.
Akhir pekan lalu, jelas dia, tim KLHK bersama para ahli juga turun langsung ke Desa Bangun, Mojokerto, dan Desa Tropodo, Sidoarjo.
Turut bersama tim KLHK para peneliti dari BPPT, Fakultas Teknis Kimia ITS, Universitas Airlangga, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.
"Saya minta bantuan para ahli untuk melakukan riset di dua desa tersebut. Khususnya untuk isu dioksin yang sudah meresahkan masyarakat. Kita lihat nanti kebenarannya dari hasil studi," ujar Siti.
Persoalan penggunaan sampah limbah plastik impor sudah berlangsung sejak lama di lokasi ini, karena harganya yang lebih murah.
Karena itu pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah, tidak hanya soal sampah, tapi juga dampak sosial ekonomi masyarakat setempat.
"Semuanya akan didalami secara akademik, termasuk soal dampak pembakaran. Saya juga ingin mengetahui hasil studi yang menyebutkan bahwa ada dioksin dalam telur ayam. Kita akan lihat semua hasil studinya nanti," jelas Menteri Siti.
Pihaknya terus memberikan pendampingan masyarakat, terutama untuk mengubah kebiasaan menggunakan sampah limbah plastik impor sebagai bahan bakar.
Saat kunjungan tim ke lokasi, jumlah tumpukan sampah plastik untuk bahan bakar sudah berkurang dibandingkan dengan kondisi pada Juli 2019.
Ditengarai pasokan sampah ini berkurang karena langkah re-ekspor, perubahan regulasi, serta pengawasan yang semakin ketat oleh Pemerintah.
Pelaku UMKM juga menyadari bahwa bahan bakar dari sampah plastik tersebut berdampak pada lingkungan dan masyarakat.
Para pelaku usaha mengaku siap beralih dari bahan bakar sampah plastik menjadi bahan bakar kayu atau alternatif lainnya. Terlebih lagi sudah ada penggunaan insinerator yang teknologinya sudah ramah lingkungan.
Pemerintah akan mempelajari hal ini, termasuk bila harus memberikan dukungan fasilitas oleh bagi industri UMKM. Dukungan fasilitas ini bisa dari KLHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, atau bahkan dari Pemda.
"Semuanya bisa membantu, yang penting industri masyarakat tetap harus berjalan baik dengan tetap ramah lingkungan," ujarnya.
BACA JUGA:
Kebijakan Cina Picu Masuknya Sampah Impor ke Indonesia
Lagi, 8 Kontainer Sampah 'Asing' Berbahaya Masuk Indonesia
Tindak Tegas Importir Sampah ke Jatim!
Pihaknya terus memberikan pendampingan masyarakat, terutama untuk mengubah kebiasaan menggunakan sampah limbah plastik impor sebagai bahan bakar.
Untuk mengatasi masalah sampah yang masih menjadi persoalan di tengah masyarakat, pemerintah terus melakukan pengelolaan, salah satunya dengan menerapkan prinsip 3R atau reuse, reduce, dan recycle.
''Pemerintah dan Pemda bekerja serius untuk itu. Saya juga tahu bahwa dukungan masyarakat dan para aktivis terkait sampah cukup besar. Ini menjadi modal kekuatan kita menyelesaikan masalah sampah,'' tutupnya. (Ant)