Pindah Ibu Kota, Jokowi ‘Kulo Nuwun’ ke Tokoh Masyarakat Kaltim
Presiden Jokowi saat bertemu tokoh masyarakat Kaltim, di Rumah Makan De Bandar Balikpapan, Selasa (17/12)/Foto: Setkab.
BALIKPAPAN-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui sejumlah tokoh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menyampaikan niatnya memindahkan Ibu Kota NKRI dari Jakarta ke wilayah di antara Paser Penajam Utara dan Kutai Kartanegara.
“Saya ingin mengetuk pintu permisi, kalau di Jawa ingin kulo nuwun, kepada seluruh tokoh yang hadir di sini atas keputusan yang telah kita ambil untuk memindahkan ibu kota kita negara, ke Kalimantan Timur, lebih khusus lagi di Paser Penajam Utara dan juga Kutai Kartanegara,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan yang digelar di sebuah restoran di kota Balikpapan, Selasa (17/12).
Keputusan pemindahan ibu kota, jelas Jokowi, sudah melalui studi yang cukup lama, sudah 5 tahun lalu.
Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, studi mengenai perpindahan ibu kota itu sudah dimulai sejak presiden pertama, Bung Karno yang ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya.
Selanjutnya, sambung Jokowi, presiden berikutnya juga ingin memindahkan dari Jakarta tapi tetap masih di Jawa.
Artinya, lanjut manta Gubernur DKI ini, memindahkan ibu kota memang melalui perjalanan panjang.
Saat ini, lanjut Jokowi, sekitar 56% penduduk ada di Jawa, total kurang lebih ada 149 juta jiwa.
"Semua orang kalau urusan ekonomi berbondong-bondongnya pasti ke semuanya ke Jawa lebih khusus lagi ke Jakarta. Sehingga Jakarta semakin hari tidak semakin longgar tapi semikin padat karena memang penduduk datang datang dari seluruh penjuru tanah air,” ungkapnya melansir Setkab.
Presiden menyampaikan, proses pemilihan ini sudah melalui sebuah kalkulasi yang panjang.
Setelah data-data disampaikan, pemerintah memutuskan pindahnya ke Kalimantan Timur khususnya di Paser Penajam Utara dan di Kutai Kartanegara.
“Sampai kemarin memang yang sudah diputuskan mencakup kurang lebih 193 ribu hektar, tetapi tadi Pak Gubernur menyampaikan yang disiapkan dalam jangka yang sangat panjang adalah 410 ribu hektar, yang itu memang sudah konsesi-konsesi HTI yang sudah diberikan kepada perusahaan dan kita minta kembali karena memang itu adalah milik negara,” pungkasnya.