Presiden Jokowi Minta Maaf Saat Buka Konvensi Nasional Humas
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf karena mengenakan setelan jas warna gelap dan dasi merah, sementara para peserta Konvensi Nasional Humas 2018 mengenakan pakaian batik.
"Pertama-tama mohon maaf, bukan saya salah kostum, tidak, tapi karena habis ini saya harus melantik gubernur," kata Presiden Jokowi saat membuka Konvensi Nasional Humas 2018 di Istana Negara Jakarta, Senin (10/12).
"Saya sudah tahu kalau pakai batik, tapi kalau pakai batik, nanti lepas lagi ganti jas lagi, bolak-balik, gonta-ganti," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan.
Dengan alasan itu, Jokowi memutuskan langsung mengenakan setelan jas saat membuka Konvensi Nasional Humas.
"Saya enggak mau ganti, udah pakai ini saja, sekali lagi saya mohon maaf dulu, nanti dipikir salah kostum," kata Presiden pada awal sambutannya.
Kepala Negara kemudian berbicara mengenai pentingnya peran humas dalam dunia yang semakin kompetitif.
Ia mencontohkan, ketika Indonesia ingin mendatangkan banyak wisatawan mancanegara maka selain memperbaiki fasilitas infrastruktur, Indonesia juga harus promosi ke mana-mana.
"Tapi harus diingat, kalau pemberitaannya kurang tepat, itu percuma semuanya, dan wisatawan tidak jadi datang," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa dalam hal investasi, upaya pemerintah menyederhanakan izin dan memangkas birokrasi tidak akan membawa pengaruh maksimal kalau citra Indonesia tidak dibangun di mata internasional.
"Di sinilah pentingnya peran kehumasan sebagaimana disampaikan Ketua BPP Perhumas Bapak Agung Laksamana," ungkapnya.
Menurut Presiden, pada dasarnya peran humas adalah menyosialisasikan pesan positif dan prestasi-prestasi kepada publik guna membangun kepercayaan dan reputasi pada lembaganya.
"Bagi bapak ibu humas perusahaan, ya membangun kepercayaan, reputasi perusahaan tanpa memberitakan keburukan perusahaan yang lain. Apalagi menebarkan hoaks, fitnah maupun ujaran kebencian," pungkasnya.
Sementara humas pemerintah, ia melanjutkan, berkewajiban membangun reputasi pemerintah dan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.