Radikalisme dan Terorisme tidak Selalu Berbasis Agama
Webinar Moya Institute
Jakarta – Berbagai kekacauan yang terjadi akibat radikalisme-terorisme, jangan selalu dikaitkan dengan agama, khususnya Islam. Komarudin Hidayat berpendapat, tanpa Islam pun dunia tetap saja kacau. Di beberapa peristiwa dunia, seperti Perang Dunia I dan II, atau konflik agama di dunia barat lain, justru Islam tidak berperan.
Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) ini menegaskan, pada tataran intelektual dan ilmuwan sudah diakui bahwa tidak ada korelasi utama antara Islam dan terorisme.
“Gerakan kelompok radikalisme-terorisme di berbagai negara juga semakin berkurang. Data yang ada menunjukkan pula bahwa agama tidak berdiri sendiri dalam gerakan radikalisme-terorisme tersebut”, ucap Prof. Komarudin dalam seri Webinar Nasional yang digelar Moya Institute, Jumat (23/12/2022), bertema “Radikalisme: Adakah Akarnya di Indonesia?”.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, radikalisme-terorisme muncul tidak selalu berakar agama, tetapi bisa juga berlandaskan ideologis dan politik lain. Kenyataan demikian juga muncul di berbagai negara di dunia.
“Upaya mengaitkan agama dengan terorisme itu harus mulai dikoreksi. Hanya dalam konteks Indonesia ditengarai seakan ada skenario karena pada aksi-aksi tertentu, pasca aksi selalu ditemukan dokumen yang berkaitan dengan teologis, yang kemudian mengalihkan perhatian masyarakat dari isu penting lainnya. Hal seperti itu membuat masyarakat jemu dan bersikap apatis terhadap kasus-kasus radikalisme-terorisme, seperti pada kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Tidak muncul rasa kepanikan yang dahsyat atas kasus tersebut” ujar Mu"ti.
Oleh sebab itu, Mu'ti mengimbau agar penanganan tindakan radikalisme-terorisme perlu diubah menjadi pendekatan semesta, yang lebih partisipastif melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan sifatnya persuasif, tidak selalu harus mengikuti pola militeristik.
Diketahui, Indonesia beberapa kali diguncang aksi radikalisme-terorisme, yang dilakukan jaringan kelompok berbalut ideologi agama maupun perorangan atau lone-wolf, seperti yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat baru-baru ini oleh seorang mantan napiter.
Sementara itu, pemerhati isu strategi dan politik global, Imron Cotan menjelaskan, akibat penyerangan Twin Tower tahun 2001 di Amerika Serikat membentuk perspektif yang mengkaitkan Islam dengan radikalisme-terorisme.
“Terorisme itu sebenarnya tidak spesifik Islam, namun akibat peristiwa Twin Tower itu seolah-olah Islam saja yang dikaitkan dengan radikalisme-terorisme. Seluruh agama secara faktual tercatat digunakan sebagai alasan untuk menopang tindakan kekerasan tersebut. Jadi Islam tidak perlu merasa tersudutkan,” kata Imron.
Lebih lanjut Imron menyampaikan bahwa akar radikalisme-terorisme akan selalu ada dalam kehidupan, akibat adanya kebodohan dan kemiskinan, sehingga dengan iming-iming kebahagiaan sorgawi segelintir orang terdorong untuk terlibat dalam gerakan radikalisme-terorisme tersebut. "Harus diambil langkah-langkah semesta, agar masyarakat berkesimpulan bahwa tindakan menyimpang tersebut tidak relevan di NKRI, yang berbasis Pancasila dan UUD 1945", pungkas Imron.
Politikus reformasi Mahfuz Sidik mengemukakan, secara data gerakan radikalisme-terorisme mulai menurun, namun tetap harus diwaspadai agar tidak tumbuh lagi.
“Sangat mungkin negara-negara di dunia yang sedang fokus pada kontestasi politik global, sehingga abaikan dorongan baru untuk menghidupkan kembali akar-akar radikalisme-terorisme. Itulah yang harus diwaspadai,” papar Mahfuz.
Menurut Mahfuz, tingkat pendidikan dan radikalisasi paling terlihat pengaruhnya pada masyarakat ekonomi tingkat bawah. Hal ini dilatari oleh kelaparan yang dirasakan, yang kemudian diluapkan dengan kemarahan berbasis SARA, tanpa pemahaman yang utuh.
Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto dalam kesempatan yang sama menyebutkan, ancaman radikalisme-terorisme tidak akan pernah hilang seiring dinamika politik global. Fakta-fakta kemunculan radikalisme-terorisme tetap harus menjadi perhatian publik dan pemerintah.