Soal Muslim Uighur, PBNU: Siapa Pun Tak Bisa Ikut Campur!

Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berpandangan, persoalan muslim Uighur di Xinjiang menjadi persoalan domestik bila berkaitan dengan separatisme dan bersifat politis. 

"Siapa pun tidak bisa ikut campur," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat menerima kunjungan Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (24/12).

Namun, lanjut dia, jika persoalannya berkaitan dengan agama Islam atau muslim Uighur itu sendiri maka itu menjadi persoalan semua umat Islam di seluruh dunia. 

"NU akan ikut dan terus bersuara jika persoalan muslim Uighur-China adalah persoalan agama," kata Said Aqil.

Nahdlatul Ulama (NU), kata Kiai Said, siap menjadi mediator untuk menyelesaikan persoalan antara pemerintah China dengan muslim Uighur di Xinjiang.

"NU memiliki jejak rekam menjadi juru damai antara dua kelompok yang berkonflik. Mulai dari konflik Pattani-pemerintah Thailand, Sunni-Syiah di Irak, hingga Taliban-pemerintah Afghanistan. Meski yang terakhir masih terus diupayakan hingga hari ini," terangnya.

Said Aqil yang ditemani beberapa pengurus PBNU dan Dubes Qian membicarakan persoalan Muslim Uighur di Xinjiang yang menjadi pemberitaan hangat belakangan  ini.

Sementara itu, Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian menuturkan, semua masyarakat China dari berbagai suku  memiliki kebebasan dalam beragama, termasuk Uighur.  

Menurutnya, persoalan di Xinjiang adalah persoalan separatisme. Ada sekelompok orang yang ingin membuat Xinjiang berpisah dengan China, bahkan menggunakan kekerasan dan terorisme.

Menghadapi kelompok-kelompok seperti itu, kata Dubes Qian, China mengambil beberapa langkah kebijakan, di antaranya mengadakan program pendidikan vokasi.

Dia mengklaim program tersebut sukses karena banyak orang yang masuk program pendidikan tersebut memiliki keterampilan dan memperoleh gaji.